Sebuah Optimisme untuk Industri Garam Indonesia

Author: Ing. M. Gibran, S.T., M.Sc. (Coastal and Environmental Engineering, National Oceanography Centre, University of Southampton, the UK)

shadow

Sebuah potensi yang sangat besar.

Dua per tiga wilayah Indonesia adalah lautan dan semua provinsi di Indonesia memiliki wilayah pesisir atau lahan yang berbatasan langsung dengan laut. Namun, negara yang memiliki total pesisir terpanjang di dunia ini justru masih mengimpor garam setiap tahunnya. Produksi garam dalam negeri masih belum self-sufficient baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan industri maupun kebutuhan pangan.

Secara logika, setiap propinsi di Indonesia dapat memanfaatkan potensi lahan pesisir dan memberdayakan masyarakatnya untuk memproduksi kebutuhan garam. Jika asset daerah dan sumberdaya masyarakatnya termanfaatkan secara efisien, maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor garam. Terlebih, dengan pemanfaatan teknologi, Indonesia sebenarnya mampu merajai pasaran garam dunia. Tetapi mengapa sekarang kita masih belum mencapai swasembada garam?

Pemanfaatan Garam

Garam sudah menjadi komoditas politik karena menyangkut kepentingan bangsa. Garam merupakan komoditas srategis karena semua orang mengkonsumsinya. Dilihat dari pemasarannya garam dibagi menjadi dua, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Sedangkan jika dilihat dari kadar Natrium Chloride (NaCl), garam dibagi menjadi empat, yaitu: garam pengawetan ikan, garam konsumsi pangan, garam industri, dan garam farmasi (untuk keperluan infus, shampo, dan cairan dialisat).

Data Kebutuhan Garam

Data Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan kebutuhan garam nasional saat ini sebanyak 4,02 juta ton yang terdiri atas 2,05 juta ton garam industri dan 1,96 juta ton garam konsumsi. Sedangkan dari kebutuhan industri sendiri kebutuhan garam naik sekitar 50 ribu ton per tahunnya. Kontrasnya, produksi garam dalam negeri mengalami penurunan setiap tahunnya lantaran panen garam yang pendek, karena itu volume impor garam akan terus meningkat jika tidak ada perubahan sistem.

Data dari KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) dibawah menunjukkan angka total kebutuhan garam nasional semenjak tahun 2010.

Jika harga garam impor dihitung rerata Rp 500.-/kg, maka pembelian garam antara tahun 2010 hingga 2014 adalah berkisar antara Rp 975 milyar hingga Rp 1,4 Trilyun per tahunnya. Harga yang signifikan ini sebenarnya bisa dialihkan untuk membeli teknologi dari luar negeri misalnya perangkat untuk pengeringan (mesin kristalisasi) garam, mesin screening, conveyor, peralatan vibroprocess, packaging machine, dsb. Pemilihan teknologi yang tepat dapat menghasilkan rerata 8 ton garam per jamnya.

Rendahnya harga garam impor memaksa petani garam lokal membanting harga. Jika sebelumnya harga garam dari petani adalah Rp 750.-/kg untuk kualitas 1, setelah pemerintah mengimpor garam petani terpaksa menurunkan harga menjadi Rp 400.-/kg untuk dijual ke pabrik pengolah (seperti PT Garam). Terlebih jika musim penghujan, produksi garam dari tambak-tambak tradisional pasti mengalami kendala sehingga harga garam lokal menjadi naik. Sayangnya, pasar akan tetap memilih produk impor yang kualitasnya terjamin dan harganya-pun tetap terjaga.

Angka fluktuatif produksi garam pada grafik sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi petani garam di Indonesia masih belum stabil. Kualitas garam dari petani dan industri rumahtangga juga tidak sebaik produk impor, seperti kadar air yang lebih dari 5%, kadar NaCl dibawah 95%, dsb, membuat garam lokal kalah bersaing di pasaran dalam negeri sendiri. Harga jual yang tidak stabil membuat petani garam merasa pesimis untuk melanjutkan produksi pembuatan garamnya; dan lambat laun hal ini menyebabkan berkurangnya produksi daerah dan meningkatnya kebutuhan impor garam.

REFORMASI Industri Garam Nasional.

Untuk meningkatkan produksi garam nasional, perlu diusulkan empat hal, yaitu: pembenahan administrasi niaga, pembentukan lembaga independen, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan optimasi industri secara on-farm dan off-farm.

Pembenahan Administrasi Niaga dan Pembentukan Lembaga Independen.

Pembentukan tata kelola niaga yang baik secara otomatis akan membentuk frame hukum yang pro-rakyat. Jika selama ini industri garam diatur oleh tiga lembaga negara (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan), maka kedepannya perlu dibuat sebuah lembaga independen yang secara khusus mengatur industri garam nasional, seperti Salt Commissioner di India. Adanya banyak campur tangan menunjukkan akan adanya banyak pihak yang berkepentingan dengan bisnis ini. Hal ini sering kali dituding sebagai penyebab utama gagalnya usaha garam rakyat serta tingginya volume impor yang berdampak langsung terhadap jatuhnya harga garam dari petani lokal. Jika sebelumnya tata administrasi niaga adalah sebagimana yang diilustrasikan pada Bagan 1, maka kedepannya penulis mengusulkan agar tata niaga industri dibentuk seperti pada Bagan 2.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah tepi laut; hal ini mengindikasihan bahwa wilayah pesisir sesungguhnya memiliki potensi jumlah tenaga kerja yang berlimpah. Untuk meningkatkan produktifitas dan memajukan petani garam adalah dengan melibatkan atau memberdayakan masyarakat pesisir dalam industri hulu (tambak garam, modal usaha, dan teknologi) hingga industri hilir (pengolahan, quality control, pengemasan, dan pemasaran).

Optimasi On-Farm dan Off-Farm.

Hal teknis yang diperlukan untuk meningkatkan produksi garam adalah dengan memperbaiki sistem industri baik itu on-farm maupun off-farm. On-farm adalah memaksimalkan produksi lahan pertanian garam. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: (a) memilih tempat industri dengan memperhatikan iklim, letak geografis, suhu udara rerata, intensitas sinar matahari, dan kelembaban, (b) penerapan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi lahan garam yang sudah ada, misalnya dengan alat berat, dan yang terakhir (c) adalah upaya perluasan lahan garam. Perluasan lahan garam dapat dilakukan dengan proporsi yang sewajarnya dan dikombinasi dengan metode off-farm, yaitu pembuatan garam dengan teknologi modern tanpa harus menggunakan lahan yang luas. Misalnya dengan mesin kristalisasi atau vibroprocess, pabrik dapat dihasilkan garam dengan cepat dan berkualitas. Berikut adalah contoh pertimbangan dalam pemanfaatan mesin modern.

Proporsi atau optimasi dari kombinasi on dan off-farm tentu perlu dikaji secara mendalam. Jangan sampai pembukaan tambak garam baru ternyata berpengaruh terhadap ekosistem pesisir. Karena itu perlu adanya Environmental Impact Assessment untuk tercapai titik temu antara kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan ekosistem pantai.

Dengan tata kelola niaga, didukung oleh rekonstruksi system baik on maupun off-farm, birokrasi yang mudah, perlindungan hukum yang pro-rakyat, dan juga melibatkan masyarakat petani garam secara keseluruhan dari hulu hingga hilir maka negara Indonesia akan segera mencapai swasembada garam dan tidak mustahil untuk menjadi pemasok utama garam di pasar global. (-)

 

Related

There is no related article.