Prakarsa Kebijakan Pemerintah dalam Perwujudan Infrastruktur Pertanian Pedesaan

Author: Sumiyati Tuhuteru, S.P. - Mahasiswa Program Magister bidang Agronomi, Universitas Gadjah Mada

shadow

NEGARA kita berwawasan nusantara yang terdiri atas gugusan pulau, dan termasuk negara yang berkembang akan sektor pertaniannya. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional dalam menuju swasembada pangan guna mengentaskan kemiskinan. Sektor pertanian sangat berperan di dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ketika kedaulatan pangan terwujud, maka ketahanan pangan kita akan meningkat. Terabaikannya pembangunan insfrastruktur dapat mengganggu pencapaian 4 target utama pembangunan pertanian ke depan ,yaitu : (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan ,(2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Begitu juga pencapaian target produksi pangan nasional khususnya target pencapaian surplus beras 10 juta ton per tahun. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional di antaranya: sebagai penyerap tenaga kerja, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainya. Akses informasi teknologi yang mendukung pembangunan pertanian di pedesaan cenderung lebih sulit didapatkan, sehingga menyebabkan pembangunan pertania n terhambat . Kegiatan penyuluhan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah; hal ini mengakibatkan keterkaitan antara peneliti, penyuluh, dan petani tidak intensif sehingga diseminasi teknologi menjadi lambat dan kurang tepat guna sesuai kebutuhan.

Saat ini pemerintah terlihat fokus pada pengembangan industri untuk mencapai pangsa pasar. Padahal, untuk memperoleh nilai jual pasar suatu produk dibutuhkan pengembangan infrastruktur yang memadai sehingga optimalisasi produk pertanian dapat dicapai, seperti: optimalisasi sistem irigasi dan pembuatan sumur rentengan. Masalah yang krusial sampai saat ini dan belum teratasi dengan bijak dalam pengembangan infrastruktur pertanian adalah sistem transportasi, irigasi dan kelembagaan masih terbatas ; akibatnya, usaha pertanian kurang berkembang.

Jika dilihat dari sisi struktur pemenuhan pangan di Indonesia, kebutuhan pangan banyak ditunjang dari desa sebagai daerah yang menghasilkan pertanian (sayur, buah, beras, gula, dll). Desa merupakan dasar perekonomian nasional karena desa menunjang kebutuhan konsumsi di desa dan kota. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar desa adalah kurangnya infrastruktur yang mendukung untuk mendistribusikan hasil pertanian dari lumbung para petani ke target pasar. Kurang lancarnya pendistribusian, seringkali menyebabkan rusaknya hasil panen yang terimpan di lumbung lumbung desa.

Sistem Transportasi

Infrastruktur transportasi berperan sebagai tulang punggung dalam proses produksi maupun dalam menunjang mobilisasi manusia dan distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Belum berkembangnya secara baik teknologi di bidang pertanian sehingga produktifitas pertanian sangat rendah. Contohnya jalan raya sebagai sarana transportasi penghubung dalam perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain, dan sebagainya. Menurut Iskandar Hadi Nuhung dalam bukunya yang berjudul Membangun Pertanian Masa Depan, Suatu Gagasan Pembaharuan (2003), diperkirakan kehilangan pendapatan dari rendahnya produktifitas pertanian mencapai Rp 200 trilyun/tahun, belum termasuk perikanan dan kehutanan. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Panjangnya mata-rantai tata niaga pertanian menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik karena pedagang telah mengambil untung terlalu besar dari hasil penjualan.

Jarak yang memisahkan sebuah desa dengan pusat perdagangan, menyebabkan petani harus menanggulangi masalah kemiskinan, karena produk tanaman yang dihasilkan tergantung pada  kemampuan penyimpanan. Jika tidak segera dijual maka akan mengalami kerugian besar bagi petani, oleh karena itu petani harus merelakan penjualan hasil panen mereka dengan harga di bawah rata-rata. Miris, namun inilah realita hidup petani pedesaan.

Untuk itu, selain sektor transportasi yang perlu ditingkatkan, faktor kelembagaan antara masyarakat dengan pemerintah perlu dibangun; sehingga semua kegiatan usaha tani dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin dengan memanfaatkan lembaga pemasaran baik untuk pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahannya. Menurut artikel Ali Khomsan (2008) dalam harian Kompas yang berjudul ”Rawan Pangan Rawan Gizi”, lambannya pembangunan infrastruktur ikut berperan menentukan pangsa sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan infrastruktur pertanian sangat penting dalam mendukung produksi pangan. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur pertanian seyogyanya terus dilakukan sehingga tidak menjadi kendala penyaluran produk pertanian dan tidak mengganggu arus pendapatan ke petani.

Jalan Penghubung Kota Buru

Gambar 1 Jalan Penghubung di Kabupaten Buru, Maluku

Sistem Irigasi

Menurut Hermanto, selaku Anggota DPR RI 2014 Dapil Sumbar, yang mengatakan bahwa kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi sebagai dampak terjadinya banjir akan mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Sistem dan jaringan Irigasi (termasuk bendungan dan waduk) merupakan bagian penting dari infrastruktur pertanian. Ketersediaan jaringan irigasi yang baik, diharapkan dapat meningkatkan volume produksi dan kualitas komoditas pertanian, terutama tanaman pangan.

Menurut A. Siregar (2014) dalam artikelnya “Mengubur Mimpi Swasembada” yang ditulis pada media Bisnis Indonesia, dikemukakan bahwa terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk. Pasalnya, dari total areal sawah di Indonesia sebesar 7.230.183 ha, sumber airnya 11 persen (797.971 ha) berasal dari waduk, sementara 89 persen (6.432.212 ha) berasal dari non-waduk. Karena itu, revitalisasi waduk sesungguhnya harus menjadi prioritas karena tidak hanya untuk mengatasi kekeringan, tetapi juga untuk menambah layanan irigasi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, 42 waduk saat ini dalam kondisi waspada akibat berkurangnya pasokan air selama kemarau. Sepuluh waduk telah kering, sementara 19 waduk masih berstatus normal. Selain itu masih rendahnya kesadaran dari para pemangku kepentingan di daerah-daerah untuk mempertahankan lahan pertanian produksi, menjadi salah satu penyebab infrastruktur pertanian menjadi buruk.

Diharapkan untuk pemerintah selaku lembaga tertinggi dapat melaksanakan program pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai melalui rehabilitasi jaringan irigasi 1 juta ha per tahun dan penyediaan benih, alsintan, pupuk dan penyuluhan. Di dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2015, dikemukakan bahwa kondisi irigasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan data dari Kemen PU & Pera, luas areal irigasi 7,1 juta ha terdiri dari: (1) kewenangan pusat 2,3 juta ha,(2) kewenangan provinsi 1,1 juta ha, dan (3) kewenangan kabupaten/kota 3,7 juta ha.
  • Jaringan irigasi direhab 1 juta ha pada tahun 2015 terdiri dari:(1) kewenangan pusat 143,1 ribu ha, (2) kewenangan provinsi 281, 6 ribu ha, dan (3) kewenangan kabupaten/kota 575,4 ribu ha.
  • Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan dukungan benih, pupuk, alsintan dan penyuluhan, akan diperoleh produksi padi 73,40 juta ton GKG, sehingga surplus beras 9,63 juta ton dengan asumsi tingkat konsumsi 124,89 kg/kapita/tahun.

Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; disebutkan bahwa kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggungjawab instansi tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian. Diharapkan agar hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam meningkatkan infrastruktur pertanian menuju swasembada dan swasembada berkelanjutan.

Gambaran Waduk

Gambar 2 Gambaran Waduk Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat

Permodalan

Terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan, menyebabkan kemampuan petani untuk membiayai usaha taninya sangat terbatas sehingga produktivitas yang dicapai masih di bawah produktivitas potensial. Mengingat keterbatasan petani dalam permodalan tersebut dan rendahnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan formal, maka dilakukan pengembangan dan mempertahankan beberapa penyerapan input produksi biaya rendah (low cost production) yang sudah berjalan di tingkat petani. Selain itu, penanganan pasca-panen dan pemberian kredit lunak serta bantuan langsung kepada para petani sebagai pembiayaan usaha tani cakupannya dapat diperluas. Menurut Kabid Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Tertinggal, Oktavio Nugrayasa dalam artikelnya berjudul “Lima Masalah yang Membelit Pembangunan Pertanian di Indonesia (2012)”, disebutkan bahwa sebenarnya pemerintah telah menyediakan anggaran hingga 20 Triliun Rupiah untuk bisa diserap melalui tim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Bank BRI khusus Kredit Bidang Pangan dan Energi. Namun, implementasi di lapangan belum terpampang jelas. Sehingga, transparansi dibutuhkan demi mewujudkan bangsa yang sejahtera.

Dengan berpatokan pada masalah-masalah tersebut, diharapkan upaya perbaikan infrastruktur pertanian dan peningkatan teknologi tepat guna yang berwawasan pada konteks kearifan local serta pemanfaatan secara maksimal penelitian di bidang pertanian dapat terus ditingkatkan. Peningkatan infrastruktur ini adalah demi terwujudnya pembangunan nasional sebagai upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya NKRI yang diamanatkan dalam UUD 45 yang bertujuan menguraikan rencana ambisius untuk sebuah sector infrastruktur yang mapan dan matang, yang mampu mendukung sepenuhnya kebutuhan sosial dan  perekonomian nasional.

Dengan demikian infrastruktur sebagai unsur pembentuk struktur ruang merupakan prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera secara lebih seimbang baik di wilayah yang telah berkembang, sedang berkembang, maupun wilayah pengembangan baru.

Related

There is no related article.