KUR Ekonomi Kreatif dan Startup

Author: Safri Haliding

*) oleh Safri Haliding, Analis Perusahaan Investment & Venture Capital, Komite Ekonomi Mata Garuda Institute

Kinerja industri kreatif dalam negeri kelihatannya masih belum dimaksimalkan secara menyeluruh dari potensi yang ada, di mana masih banyak pelaku dari subsektor ekonomi kreatif yang belum disentuh oleh pemerintah dan pihak terkait. Padahal, berbagai usaha sudah banyak diinisiasi oleh pemerintah Jokowi, mulai dengan program pembiayaan hingga pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). 

Pada 2014, peranan ekonomi kreatif telah berkontribusi sebesar 7,05% terhadap PDB Nasional atau sekitar Rp 642 triliun, menyerap sekitar 11,9 juta tenaga kerja, serta memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perolehan devisa negara yaitu sebesar 5,8%. 

Dari potensi ekonomi kreatif saat ini, baru tiga subsektor yang berkontribusi cukup signifikan dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu kuliner, fashion dan kerajinan masing–masing sekitar 32,4%, 27,9% dan 14,88%.

Ketiganya merupakan bagian dari 16 subsektor ekonomi kreatif yaitu (1) arsitektur; (2) desain interior; (3) desain komunikasi visual; (4) desain produk; (5) film, animasi, dan video; (6) fotografi; (7) kriya; (8) kuliner; (9) musik; (10) fesyen; (11) aplikasi dan game developer; (12) penerbitan; (13) periklanan; (14) televisi dan radio; (15) seni pertunjukan; dan (16) seni rupa.

Potensi bidang ekonomi kreatif Indonesia dan startup sangat besar yang didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman budaya lokal yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, serta keberagaman sumber daya manusia. Dengan ditambahkan nilai kreativitas dan inovasi pada ekonomi kreatif maka akan berpeluang menjadi penggerak pembangunan nasional dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dengan kreativitas dan inovasi yang diciptakan oleh pelaku ekonomi kreatif maka nilai tambah yang dihasilkan tersebut berpeluang menjadi sumber daya terbarukan yang tidak ada habisnya. Berdasarkan data Indeks Inovasi Global 2015, menunjukkan tingkat inovasi Indonesia yang masih belum maksimal. Posisi Indonesia dari 141 negara untuk kinerja total input dan output inovasi (Indeks Inovasi), Indonesia ada pada peringkat ke-97 dari 141 negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan skor total inovasi 29,8 atau baru sekitar 30% kapasitas produktif inovasi Indonesia. 

Sedangkan untuk kinerja input atau kinerja faktor-faktor pendukung proses inovasi nasional, Indonesia bahkan ada di peringkat 114. Kondisi ini cukup memprihatinkan di tengah besarnya potensi inovasi Indonesia yang ada sehingga perlu terobosan, kebijakan dan kepemimpinan inovatif untuk bangun ekosistem inovasi Indonesia.

Kendala Pembiayaan

Persoalan yang cukup klasik dari pengembangan ekonomi kreatif dan startup adalah kebutuhan modal. Pembiayaan kepada sektor ekonomi kreatif dan startup belum maksimal dari lembaga keuangan, baik yang bersumber dari bank dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Padahal, pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan industri kreatif, baik yang sifatnya usaha rintisan (startup) maupun usaha yang sudah mapan. 

Dari beberapa subsektor ekonomi kreatif bahkan masuk dalam ketegori bidang yang masih sulit dibiayai oleh lembaga pembiayaan (perbankan) seperti industri perfilman, seni pertunjukan dan seni rupa.

Di samping itu, para pelaku ekonomi kreatif dan startup tidak dapat menembus pembiayaan lembaga keuangan perbankan dan non bank karena adanya masalah collateral gap, salah satu syarat mendapatkan pembiayaan adalah adanya jaminan berupa fix collateral atau aset properti. 

Berdasarkan kajian IFC menunjukkan bahwa lembaga keuangan sebagian besar (73%) meminta fix collateral pada saat memberikan kredit atau penyertaan modal. Sementara itu, aset terbesar industri kreatif adalah intangible asset yang belum layak di mata lembaga keuangan. 

Belum lagi kendala prosedur dan persyaratan kredit perbankan yang relatif rumit dan birokratis, serta tingginya bunga kredit perbankan terutama untuk modal investasi sehingga mengulitkan subsektor ekonomi kreatif tumbuh secara menyeluruh.

Terobosan

Oleh karena itu, perlu terobosan pembiayaan ekonomi kreatif yang dapat diinisiasi oleh pemerintah. Beberapa skema pendanaan adalah pertama, skema penyertaan modal (equity participation) melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV). Sebab hanya PMV yang secara nature dan diizinkan oleh OJK melakukan penyertaan modal. 

Modal ventura merupakan tumpuan bagi industri kreatif dan startup, namun saat ini PMV local belum maksimal karena keterbatasan dana. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri modal ventura agar peran PMV makin besar dalam mendorong industry kreatif dan startup. Sebenarnya, dalam paket kebijakan ekonomi III salah satu isinya adalah “Revitalisasi Industri Modal Ventura”, namun sampai saat ini terobosan revitalisasi belum jelas arahnya. 

Selain terobosan kebijakan peraturan yang diluncurkan oleh OJK tentang PMV, langkah nyata dari pemerintah juga dibutuhkan. Dukungan pendanaan kepada PMV oleh pemerintah sangat penting, karena tanpa itu cukup sulit bagi PMV untuk berkembang. Mungkin juga membentuk BUMN khusus Modal Ventura yang bisa menjadi alternatif sehingga bisa memperkuat struktur modal. 

Saat ini PMV di bawah pemerintah masih menjadi anak usaha dari BUMN keuangan sehingga masih terbatas dalam modal dan belum lincah membuat kebijakan karena harus melalui persetujuan holding BUMN. Selain itu, risikonya bagi holding BUMN juga tinggi karena investasi penyertaan modal high risk tanpa ada jaminan. 

Sehingga holding BUMN akan sangat hatihati dalam menyetujui investasi penyertaan modal, mengingat BUMN menggunakan anggaran negara. Kedua, skema crowdfunding. Publik berpotensi besar diikutkan dalam memberikan pendanaan. Kickstarter dan Indiegogo adalah platform crowdfunding terbesar di dunia yang berhasil menghasilkan proyekstartup dan ekonomi kreatif. 

Rencana OJK yang mengatur crowdfunding akan menjadi landasan hokum bagi perusahaan startup yang bergerak di bidang crowdfunding untuk memperoleh dana baik dari pelanggan maupun perusahaan keuangan seperti modal ventura. Namun, regulasi harus mendukung crowdfunding, bukan mempersempit ruang gerak dan kreativitasnya. 

Terakhir, skema hibah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi industry kreatif dan startup bisa menjadi salah satu solusi pendanaan. Sumber hibah bisa berasal dari dana CSR BUMN, PKBL BUMN dan LPDB (dana bergulir). Sementara itu, skema KUR bisa menjadi terobosan bagi perbankan dalam membiayai ekonomi kreatif dan startup.

Pemberian hibah dan KUR dana awal (seed fund) kepada ekonomi kreatif dan startup dari APBN harus melalui tahapan hasil seleksi evaluasi bisnis oleh pihak yang ditunjuk. Tentu saja pemberian hibah dan KUR tersebut nantinya akan ada pendampingan dan inkubasi bisnis untuk mencegah moral hazard dan paling utama bisa mengurangi risiko investigasi BPK dan KPK ketika investasi gagal (non fraud).

Harapannya, sinergi pembentukan dana hibah dan KUR untuk ekonomi kreatif dan startup dari APBN dapat terealisasi karena Presiden RI saat ini memiliki banyak lembaga di bidang ekonomi. Pada akhirnya, kita berharap ekonomi kreatif dan startup company (digital based) menjadi kekuatan baru bagi perekonomian nasional.

Diterbitkan di Investor Daily Indonesia, Jumat, 14 Oktober 2016

Related

Keuangan Syariah Yang Inklusif
Keuangan Syariah Yang Inklusif

Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Menjaga Keseimbangan Impor
Menjaga Keseimbangan Impor

Memacu Kembali Hilirisasi Industri
Memacu Kembali Hilirisasi Industri