Masa depan industri pegadaian

Author: Safri Halding

shadow

*) oleh Safri Haliding, Analis Perusahaan Investment & Venture Capital, Komite Ekonomi Mata Garuda Institute

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian sebagai bentuk dukungan OJK terhadap pengembangan industri pegadaian dan respon terhadap makin banyaknya pihak swasta yang menjalankan usaha pegadaian tanpa izin. POJK tersebut ditetapkan OJK pada tanggal 29 Juli 2016 sebagai landasan hukum bagi OJK sendiri dalam melakukan pengawasan dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh stakeholders pelaku jasa keuangan sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen pengguna jasa pegadaian.

Salah satu konsen dalam POJK tersebut tentang prosedur perizinan usaha dimana terdapat perlakuan yang berbeda bagi pelaku usaha pegadaian yang sudah eksisting sebelum POJK diundangkan dan bagi calon pelaku usaha gadai setelah POJK diundangkan. Perbedaannya dengan diberikannya opsi berupa permohonan pendaftaran bagi yang sudah berjalan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada OJK paling lama dua tahun sejak POJK ini diundangkan, dalam proses pendaftaran tersebut, OJK akan memberikan "karpet merah" bagi pelaku usaha pegadaian.

Kehadiran usaha gadai telah membantu peran pemerintah dalam inklusi keuangan dengan membantu masyarakat kalangan kelas bawah dan menengah mendapatkan akses keuangan dan fasilitas pembayaran. Selain itu, usaha gadai juga menjadi solusi pendanaan, memutus ijon, terhindar dari lingkaran rentenir dan pinjaman yang tidak wajar. Menurut World Bank (2010), baru 52% penduduk Indonesia menggunakan jasa keuangan formal dan 79% penduduk miskin belum memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Transformasi usaha gadai saat ini tidak hanya sebagai sebuah lembaga pembiayaan, namun telah berkembang sebagai solusi bisnis terpadu bagi masyarakat melalui ragam produk dan layanan yang diberikan. Dalam POJK tersebut diatur produk dan kegiatan usaha gadai berupa penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan  barang  berharga dan pelayanan jasa taksiran. Di samping itu juga, dapat menjalankan usaha pegadaian seperti jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman.

Saat ini yang mendapatkan amanah pemerintah untuk menjalankan usaha gadai adalah PT Pegadaian yang mulai beroperasi sejak zaman Belanda (VOC) pada tahun 1746. Perusahaa ini sekaligus pemain tunggal di bawah pengawasan pemerintah (BUMN) dan OJK.

Berdasarkan laporan keuangan,
PT Pegadaian memiliki total aset Rp 39 triliun pada tahun 2015. Jumlah aset tersebut meningkat dari Rp 35 triliun pada tahun 2014. Hingga saat ini Pegadaian memiliki jaringan mencapai 4.430 jaringan distribusi yang tersebar luas hingga daerah terluar dan pedesaan.

Besarnya prospek bisnis gadai, maka dengan adanya POJK ini akan menciptakan persaingan usaha pelaku gadai menjadi lebih fair di tengah persaingan industri gadai yang mulai marak, baik bisnis gadai yang dijalankan perbankan syariah maupun para pelaku ritel atau individu yang mudah ditemui di berbagai tempat. Betapa tidak berdasarkan penelusuran OJK terdapat sekitar 2.000 pelaku usaha gadai swasta yang belum memperoleh izin yang tersebar di berbagai daerah dan kabupaten, selain itu juga terdapat usaha gadai berupa e-commerce atau financial technology (fintech) yang sedang tumbuh mewarnai industri pegadaian.

Namun, membuat pelaku usaha gadai tersebut mendaftar kepada OJK akan menjadi tantangan tersendiri bagi OJK sebab mereka sudah nyaman sebagai "free rider" dalam industri pegadaian tanpa ada yang mengawasi dan mengontrol secara menyeluruh. OJK harus melakukan pendekatan dan sosialisasi yang intens kepada pelaku usaha gadai swasta agar segera mendaftarkan ke OJK.

Pengembangan Industri

Dengan besarnya peran usaha gadai maka pemerintah dan semua unsur stakeholders harus bekerja sama dalam mendorong pertumbuhan usaha gadai. Pertama, meningkatkan pengembangan produk sesuai dengan karakter daerah dimana usaha gadai beroperasi. Produk harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut misalnya daerah petani, nelayan dan pelaku mikro berbeda kebutuhannya dengan daerah perkotaan. Identifikasi segmentasi ini akan membantu percepatan pertumbuhan industri pegadaian.

Kedua, meningkatkan pengelolaan risiko. Usaha gadai termasuk bisnis yang cukup berisiko sehingga pemantauan dan pengendalian risiko harus digalakkan secara berkala, usaha gadai swasta yang masih kecil sudah harus terbiasa dalam menerapkan mitigasi risiko misalnya melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit dan mengalihkan risiko agar default pembiayaan tidak terjadi.

Ketiga, pengembangan professional penaksir. Kemampuan analisa taksir adalah skill yang mahal dan tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut sehingga industri pegadaian harus mendorong sertifikasi dan pengembangan SDM penaksir secara berkala dalam rangka mendapatkan hasil taksiran yang lebih baik, akurat dan luas dengan tujuan untuk melindungi nasabah.

Keempat, mendorong agar usaha gadai menjadi bagian dari penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Dengan jaringan dan pengalaman usaha gadai bisa menjadi nilai sendiri dalam penyaluran KUR sehingga akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) cepat tercapai.

Terakhir, meningkatkan sinergi. Usaha gadai harus terus melakukan sinergi dengan institusi lain yang terkait dengan jasa keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri pegadaian sebagaimana industri jasa keuangan saling terintegrasi.

Usaha gadai dengan berbagai keunggulan produknya dibandingkan dengan produk perbankan dan jasa keuangan lainnya diharapkan terus menjadi "penyejuk dahaga" bagi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM, tentunya dengan adanya POJK ini usaha gadai semakin "berlari kencang" dalam mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat tanpa masalah.

Diterbitkan di Kontan, Kamis 03 November 2016
Ilustrasi dari kontan.co.id

Related

Keuangan Syariah Yang Inklusif
Keuangan Syariah Yang Inklusif

Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Menjaga Keseimbangan Impor
Menjaga Keseimbangan Impor

Memacu Kembali Hilirisasi Industri
Memacu Kembali Hilirisasi Industri