Memacu Kembali Hilirisasi Industri

Author: Safri Haliding

shadow

*) oleh Safri Haliding, Analis Perusahaan Investment & Venture Capital, Komite Ekonomi Mata Garuda Institute

Kondisi industri nasional hingga akhir tahun 2016 masih belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Data menunjukkan, pertumbuhan industri manufaktur berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pada periode 2013–2015, industri manufaktur tumbuh masing-masing 4,37%, 4,61%, dan 4,25%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional yang masing-masing 5,78%, 5,02%, dan 4,79%. Ekspor manufaktur Indonesia juga masih mengecewakan dengan menjadi terendah di kawasan Asean pada 2014, yakni hanya 40% dari total komoditas ekspor, sementara Thailand tertinggi dengan 73%, disusul Vietnam 72%, dan Malaysia 62%.

Selain itu, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami tren penurunan sejak dekade lalu. Pada 2004, sumbangan industri manufaktur terhadap PDB masih mencapai 28,34%. Namun, sepuluh tahun kemudian, kinerja industri manufaktur menurun. Pada periode 2012–2015, sumbangan industri manufaktur terhadap PDB masing-masing 21,45%, 21,03%, 21,01%, dan 20,84%. Sedangkan pada kuartal III 2016 kontribusinya 20,40% terhadap PDB.

Harapan menjadi sektor industri manufaktur sebagai motor penggerak ekonomi belum bisa terpenuhi dengan kondisi manufaktur yang ada saat ini. Padahal, pada era 1990-an, industri manufaktur nasional sempat mengalami masa kejayaan dengan pertumbuhan 11% per tahun dan menguasai 4,6% industri manufaktur dunia.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), per September 2016, investasi industri substitusi impor mencapai Rp 91,4 triliun, yang terdiri atas industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi Rp 46,7 triliun dan industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik Rp 44,7 triliun. Adapun total investasi manufaktur mencapai Rp 250,5 triliun. Namun, investasi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan industri dengan signifikan. Rendahnya daya saing industri nasional, tingginya biaya produksi dan infrastruktur yang tidak memadai merupakan kendala yang dihadapi industri saat ini, apabila tidak dilakukan revitalisasi dan langkah terobosan yang progresif pada industri nasional maka akan mendorong gejala deindustrialisasi.

Revitalisasi hilirisasi

Salah satu langkah penting adalah program pengembangan hilirisasi industri untuk pendalaman dan penguatan struktur industri, menciptakan nilai tambah dan mampu menciptakan lapangan kerja. Hilirisasi khususnya pada beberapa industri seperti industri kimia, tekstil dan aneka (IKTA), industri agro dan industri logam, mesin, transportasi dan IT atau e-commerce yang sedang growing. Melalui program hilirisasi mampu meningkatkan penggunaan bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri.

Selama ini hasil tambang dan sumber daya alam hanya diekspor mentah sehingga tidak ada nilai tambah yang dihasilkan. Dengan hilirisasi diharapkan menghasilkan produk turunan dan memperkuat sektor berbasis sumber daya alam. Misalnya pada pengembangan hilirisasi industri agro menghasilkan produk turunan bubuk cokelat, lemak cokelat, makanan dan minuman dari cokelat, serta suplemen dan pangan fungsional bersumber dari kakao.

Program hilirisasi juga akan mengurangi ketergantungan bahan baku yang diimpor dari luar serta menciptakan industri baru di sekitar sentra sumber daya alam tersebut yang banyak terdapat di luar Jawa sehingga dengan sendirinya akan menciptakan penggerak pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.

Namun program hilirisasi atau pemurnian pada sektor mineral masih menghadapi beberapa kendala dan berjalan cukup lamban sejak didorong melalui dirilisnya Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Kendala yang dihadapi tingkat kepastian hukum yang dapat berubah kapan saja pada sektor minerba dan infrastruktur yang belum memadai khususnya pasokan listrik, karena keterbatasan listrik pelaku usaha harus mendirikan pembangkit listrik yang membutuhkan investasi besar dan memerlukan waktu, sehingga investor dan pelaku usaha melakukan kajian ulang terhadap program hilirisasi sektor mineral.

Dalam rangka mendorong program hilirisasi sektor minerba berjalan lancar, pemerintah harus memberikan dukungan penuh seperti membangun pembangkit listrik untuk mendukung hilirisasi. Kepemilikan bisa pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal ini sudah dilakukan negara lain seperti Thailand, Korea Selatan, Rusia dan China. Tentu ini tidak mudah karena pemerintah sendiri tidak memiliki dana memadai untuk melakukan langkah tersebut. Namun, mungkin yang bisa dilakukan pemerintah adalah mendorong BUMN besar untuk ikut berinvestasi dalam program tersebut.

Berdasarkan data BKPM saat ini terdapat 22 proyek smelter yang sementara berjalan yang sudah berada dalam tahap produksi dengan nilai investasi mencapai US$ 2,5 miliar dan Rp 1,4 triliun, sedangkan 76 proyek dengan nilai investasi US$ 200 juta dan Rp 700 miliar sedang pembangunan.

Pemerintah bisa memberikan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday serta harmonisasi tarif kepada pelaku usaha yang berinvestasi pada program hilirisasi industri, khususnya yang membangun industri yang memberikan nilai tambah dan menciptakan tenaga kerja. Dengan adanya insentif pajak maka akan menjadi daya dorong tersendiri bagi pelaku usaha dalam membangun infrastruktur. Program hilirisasi tentu saja tidak akan berjalan apabila berhenti pada satu tahapan, tetapi rangkaian hilirisasi harus berjalan hingga menciptakan produk turunan terakhir sehingga tercipta penguatan nilai dan struktur industri.

Di samping itu, pemerintah juga harus mendorong optimimalisasi ketersedian sumber daya manusia (SDM) pada sektor industri yang sesuai kebutuhan pasar atau industri dengan mendorong peran pendidikan vokasional, seperti SMK dan pendidikan diploma mulai D1 hingga D3 yang didukung oleh kurikulum yang sesuai dengan karakter industri. Oleh karena itu, peran dan koordinasi kementerian terkait antara kementerian perindustrian, ketenagakerjaan dan pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam merumuskan formulasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan dukungan pemerintah pada hilirisasi yang serius, nilai tambah yang dihasilkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan harapan sektor manufaktur mampu mengulang masa kejayaan dapat terwujud kembali.

Dimuat di Kontan, 23 Desember 2016

Ilustrasi dari Pexels.com

 

Related

Keuangan Syariah Yang Inklusif
Keuangan Syariah Yang Inklusif

Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Menjaga Keseimbangan Impor
Menjaga Keseimbangan Impor

Mewaspadai Cyber-crime Keuangan
Mewaspadai Cyber-crime Keuangan