Menjaga Keseimbangan Impor

Author: Safri Haliding

shadow

Upaya melindungi produk dalam negeri akan semakin besar tantangannya, khususnya untuk produk petani dan hasil ternak. Ini pasca  World Trade Organization (WTO) menyetujui gugatan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru terhadap Indonesia untuk mencabut berbagai aturan yang menghambat impor masuk ke Indonesia. Salah satu yang digugat adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 60/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Permendag tersebut mensyaratkan berbagai aturan yang harus dipenuhi importir untuk mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan dan melalui serangkaian verifikasi yang ketat seperti survei dan kelengkapan dokumen kepabeanan. Tanpa Permendag itu pasar dalam negeri terancam dibanjiri produk hortikultura asing, selain itu produk petani dan peternak dalam negeri akan gagal bersaing karena lebih murah pastinya dan lebih beragam pilihan produknya.

Banyak negara lain tertarik dan berupaya masuk ke dalam pasar Indonesia untuk menawarkan produk mereka mulai dari barang konsumsi seperti produk pangan dan ternak sampai dengan produk berbasis teknologi karena jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan kelas menengah yang terus meningkat membuat Indonesia menjadi magnet bagi seluruh industri dari seluruh sektor.

Selama ini kebijakan impor pemerintah untuk beberapa produk cukup berhasil dan telah menguntungkan produsen lokal dari serbuan barang-barang impor. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, total nilai impor Indonesia pada November 2016 mencapai US$ 12,66 miliar atau naik 10% dibandingkan bulan Oktober, dan naik 9,88% dibandingkan November 2015 (year on year/yoy).

Namun, BPS mencatat, berdasarkan akumulasi jumlah nilai impor Januari–November 2016 mencapai US$ 122,86 miliar atau turun 5,94% dibanding periode sama tahun 2015. Kumulatif nilai impor terdiri atas impor migas US$ 17,07 miliar (turun 25,17%) dan nonmigas US$ 105,79 miliar (turun 1,87%).

Peningkatan impor nonmigas terbesar terdiri atas barang golongan mesin dan peralatan listrik US$ 210,3 juta (15,23%). Sedangkan penurunan terbesar terdiri atas barang golongan kapal laut dan bangunan terapung US$ 55,8 juta (40,97%).

Di samping itu, nilai impor golongan bahan baku/penunjang dan barang modal selama Januari–November 2016 turun dibanding periode sama tahun sebelumnya masing masing sebesar 6,77% dan 10,57%. Sebaliknya, impor golongan barang konsumsi meningkat 13,07%.

Sementara untuk negara asal barang impor nonmigas pada Januari-November 2016, China menduduki posisi teratas dengan nilai US$ 27,55 miliar dan pangsa pasar 26,04%, Jepang US$ 11,84 miliar (11,20%), dan Thailand US$ 7,95 miliar (7,52%). Sedangkan, impor nonmigas dari Asean mencapai pangsa pasar 21,57%, sementara dari Uni Eropa 9,18%%.

Kebijakan membatasi impor

Pasar dalam negeri harus dilindungi apabila tidak dilindungi kita akan jadi penonton di negeri sendiri. Langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan proteksi impor untuk melindungi produk dalam negeri dan mencegah kerugian bagi produsen tanah air sangat diharapkan. Langkah itu seperti meningkatkan tarif pengenaan bea masuk yang tinggi agar barang impor cenderung mahal, menentukan kuota impor untuk produk tertentu yang dianggap membanjiri pasar dalam negeri dan langkah pengendalian devisa untuk pembayaran impor sehingga mempengaruhi kebijakan impor.

Langkah strategis lainnya pemberian insentif dan subsidi berupa perlindungan atau bantuan kepada industri (pengusaha) dalam negeri dalam bentuk modal, bisa berupa mesin-mesin, peralatan, keahlian, keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit dan subsidi harga yang bertujuan mendorong produksi dalam negeri, menjaga konsumsi dan mendorong barang menjadi lebih murah dari produk impor.

Langkah pengetatan impor dapat mendorong produsen dalam negeri untuk membuat barang sejenis atau barang substitusi. Selain itu, pembatasan impor mendorong investor asing untuk melakukan investasi dalam negeri.

Misalnya pada industri smartphone, awalnya perusahaan smartphone bebas menjual produk smartphone tanpa harus mendirikan pabrik di dalam negeri. Setelah keluar peraturan pemerintah yang mewajibkan vendor smartphone memenuhi kandungan lokal 20%  dan smartphone 4G 30% atau merakitnya di Indonesia, investor asing mau tidak mau harus melakukan investasi dengan membangun pabrik perakitan agar tidak kehilangan pasar Indonesia yang besar.

Manfaat lainnya dari turunan pembatasan impor mendorong terciptanya lapangan kerja dan menjadikan daya beli masyarakat tetap terjaga atas lapangan kerja yang terbuka tersebut.

Tantangan menjaga keseimbangan impor tentu tidak mudah karena akan ada langkah lain yang digunakan negara lain untuk menembus kebijakan impor dalam negeri seperti gugatan AS dan Selandia Baru terhadap Permendag No. 60/M-DAG/PER/9/2012 tersebut. Sebagaimana disampaikan Menteri Perdagangan bahwa pemerintah sedang mengupayakan langkah banding agar keputusan WTO dibatalkan.

Harapannya pemerintah melakukan langkah strategis dan persiapan matang agar upaya banding bisa berhasil dengan menghadirkan tim ahli hukum internasional dan pakar yang disegani terkait persoalan tersebut, bahkan menyewa tim pengacara internasional demi melindungi kedaulatan pasar dalam negeri. Persiapan dan keberhasilan banding akan menjadi kredit poin bagi tim ekonomi Jokowi.

Tantangan lain yang dihadapi pemerintah terhadap barang impor adalah masih lemahnya pengawasan barang illegal masuk ke Indonesia melalui pelabuhan. Pengawasan yang lemah biasanya karena ada oknum yang kongkalikong antara aparat dan pengusaha, dengan dibentuknya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dapat menjadi angin segar dalam mengurangi dan mencegah pengawasan yang lemah.

Selain itu, pemerintah harus segera menyusun dan merealisasikan blue print dan road map penerapan kebijakan revitalisasi impor berupa deregulasi dan debirokratisasi yang seimbang untuk menjaga kelangsungan industri dan mendorong industrialisasi dalam negeri yang kini sedang dikejar pemerintah.    

Oleh Safri Haliding
( Bekerja di Perusahaan Keuangan dan Investasi, Ketua Komite Ekonomi dan Kebijakan Publik Mata Garuda Institute )
Dipublikasikan di Harian Kontan, 10 Januari 2017

Related

Keuangan Syariah Yang Inklusif
Keuangan Syariah Yang Inklusif

Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Memacu Kembali Hilirisasi Industri
Memacu Kembali Hilirisasi Industri

Mewaspadai Cyber-crime Keuangan
Mewaspadai Cyber-crime Keuangan