Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Author: Safri Haliding

Permasalahan tentang isu maraknya serbuan tenaga kerja asing (TKA) menjadi pembicaraan masyarakat khususnya di media sosial dan membawa kekwatiran bagi tenaga kerja lokal di tanah air. Kehadirannya dianggap bisa sebagai ancaman bagi tenaga kerja lokal khususnya bagi tenaga kerja yang belum bekerja (pengangguran).

Lebih khusus isu TKA makin menjadi perhatiaan setelah berbagai informasi menyampaikan ditemukan gelombang besar tenaga kerja asal China menyerbu negeri ini di beberapa daerah sehingga muncul kesan bahwa pemerintah terkait mudah dalam memasukkan TKA asal China.

Kekwatiran muncul di tengah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam negeri terjadi di beberapa sektor karena perlambatan ekonomi, akibatnya PHK terjadi di berbagai sektor seperti sektor pertanian/perikanan, perdagangan, jasa dan investasi, pendidikan, pertambangan, infrastruktur, transportasi, keuangan dan manufaktur. Sementara yang cukup terasa di sektor pertambangan dan komoditas karena harga komoditas dan hasil mineral sedang anjlok sepanjang tahun 2016.

Selain itu, umunya PHK tersebut terjadi di awal tahun hingga pertengahan tahun 2016. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada semester 1 tahun 2016 tercatat 7.954 pekerja. Serbuan TKA dapat menjadi duri dan boomerang dalam industri ketenagakerjaan di tanah air karena dapat mengurangi kesempatan tenaga kerja lokal dan menambah jumlah pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Agustus 2016, tingkat pengangguran di Indonesia naik menjadi 5,61%. Angka ini menunjukkan bahwa tiap 100 orang yang bekerja ada 5 hingga 6 orang pengangguran. Sedangkan jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 7,03 juta orang dan mungkin bisa lebih apabila merujuk untuk beberapa sektor informal sehingga kebutuhan akan lapangan kerja masih besar di dalam negeri.

Isu TKA menjadi menarik sekaligus sensitif karena berbagai informasi yang tersebar disampaikan bahwa TKA diduga masuk secara illegal. Isu yang tersebar mencapai 10 juta dan berdasarkan temuan beberapa pihak berwajib dan sidak Kementerian Ketenagakerjaan ditemukan beberapa TKA asal China terbukti ilegal.

Namun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat tahun 2016 menunjukkan total jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia hanya 74.000 (tujuh puluh empat ribu) atau 0,062% dari total tenaga kerja sebesar 120 juta hal tersebut menunjukkan rasio penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia masih relatif aman dan cukup rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara seperti Di Qatar 94% tenaga kerja asing, di Uni Arab Emirat bahkan 96%, Singapura 36%, Amerika Serikat 16,7%, Malaysia 15,3%, dan Thailand 4.5%.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tentang Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dilaporkan bahwa TKA pada tahun 2011 mencapai 77.307 orang, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadi 72.427 orang, tahun 2013 kembali melorot di level 68.957 orang, kemudian menurun tipis di posisi 68.762 orang. Pada tahun 2015, posisi tersebut meningkat tipis 69.025 orang serta pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 74.183 orang.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan TKA asal China, mayoritas bekerja pada level profesional dengan 7.005 pekerja hingga November 2016. Sementara 5.973 pekerja Cina bekerja sebagai teknisi di Indonesia. Adapun 195 tenaga asal Cina menjadi komisaris di Tanah Air. Hingga November 2016, tenaga kerja China di Indonesia berjumlah 21.271 orang. Jumlah tersebut sekitar 28 persen dari total TKA di tanah air dan merupakan yang paling dominan dibandingkan dengan negara lainnya. TKA China mencapai 12.763 pekerja untuk proyek jangka pendek dan sisanya sekitar 8.508 dikontrak pekerjaan yang sifatnya jangka panjang.

Pada dasarnya kebutuhan TKA sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh pekerja lokal sehingga bisa terjadi proses transfer of expertise atau transfer keahlian, teknologi dan pengetahuan dari TKA kepada pekerja lokal sehingga dapat membentu mempercepat proses pembangunan nasional dan mendorong investasi asing untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut data BKPM, realisasi investasi pada Triwulan I 2016 sebesar Rp 146,5 triliun, meningkat 17,6% dari Triwulan I 2015 sebesar Rp 124,6  triliun dan per September 2016, investasi industri mencapai Rp 91,4 triliun, yang terdiri atas industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi Rp 46,7 triliun dan industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik Rp 44,7 triliun. Sementara realisasi investasi China melonjak dari tahun 2014 berada di peringkat 8, kini di periode Januari-September 2016 mencapai USD 1,6 miliar berada di peringkat tiga.

Pada tahap awal investasi biasanya investor membawa TKA dalam rangka memudahkan pendirian pabrik seperti penggunaan mesin dan peralatan tertentu yang dimana pekerja lokal belum terbiasa dan skill tersebut belum tersedia di dalam negeri setelah transfer of expertise berjalan maka TKA sudah tidak digunakan lagi.

Perkuat Pengawasan & Kontrol

Dalam pelaksanaannya tentang penggunaan TKA tidak menutup kemungkinan akan ada penyelewengan dan pelanggaran.  Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa TKA hanya diperbolehkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dengan skill-skill khusus dan dengan waktu yang tertentu juga (kontrak). Mereka dilarang untuk menjadi tenaga kasar. Hal ini agar tidak menghilangkan kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Selain itu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  mengatur bahwa TKA harus mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA serta TKA harus dipastikan kehadirannya tidak tidak membahayakan keamanan negara.

Oleh karena itu, dalam rangka mencegah tindakan pelanggaran dalam TKA pentingnya pengawasan dan kontrol dari semua pihak yang terkait seperti Kemnaker, Kepolisian dan Keimigrasian serta pemerintah daerah yang paling dekat dengan aktivitas setiap daerah. Pentingnya pemerintah memberikan tindakan yang tegas bagi TKA illegal maupun perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal.

Di tengah kondisi ekonomi global dan dalam negeri yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi. Investasi yang proporsional sangat penting dalam rangka mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian 2017. Sementara investasi global juga sedang lesu sehingga semua negara sedang bersaing mendapatkan kue investasi global tersebut. Peran pemerintah serta dukungan masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan dan mengelola isu TKA agar tidak mengganggu stabilitas keamanan sehingga investasi dapat berjalan lancar. 

Diterbitkan pada Harian Amanah, Rabu 8 Februari  2017

Related

Keuangan Syariah Yang Inklusif
Keuangan Syariah Yang Inklusif

Menjaga Keseimbangan Impor
Menjaga Keseimbangan Impor

Memacu Kembali Hilirisasi Industri
Memacu Kembali Hilirisasi Industri

Mewaspadai Cyber-crime Keuangan
Mewaspadai Cyber-crime Keuangan