Keuangan Syariah Yang Inklusif

Author: Safri Haliding

shadow

*) oleh Safri Haliding, DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Advisory di Polbis Group, dan Komite Ekonomi Mata Garuda Institute

Jokowi mengeluarkan beberapa langkah dalam rangka mendukung infrastruktur dan roadmap industri keuangan nasional yaitu gerakan "Ayo Menabung" untuk meningkatkan budaya menabung masyarakat di berbagai produk jasa keuangan serta mendorong pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, kebutuhan akan program keuangan inklusif yang lebih efektif dan efisien sangat mendesak saat ini. Maka dalam rangka merespon kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 2016.

Saat ini, menurut data IMF tahun 2016 persentase tingkat simpanan terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia yaitu sekitar 30,87%, lebih rendah dibandingkan dengan Singapura sebesar 46,73%, Korea sebesar 35,11% serta China 48,87%, unggul sedikit dari Malaysia sebesar 29,83%. Rata-rata rasio tabungan masyarakat Indonesia terhadap total pendapat hanya 8,5% artinya masyarakat hanya mampu menabung dari pendapatnnya sebesar 8,5%.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2013 ditemukan bahwa hanya 21,84 persen masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang memadai. Hal tersebut mengindikasikan masih rendahnya tingkat kepemilikan rekening dan tabungan di perbankan atau di lembaga keuangan formal lainnya termasuk bank keuangan syariah.

Sementara itu, berdasarkan data Indeks Keuangan Inklusif (IKI), Indonesia cukup signifikan tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN. Pada tahun 2014, posisi IKI Indonesia sebesar 36 persen, Thailand 78 persen, dan Malaysia 81 persen, meski lebih besar dari Filipina dan Vietnam yang masing-masing 31 persen.

Rendahnya tingkat menabung berdampak pada pencapaian pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mengalami perlambatan baik bank syariah dan konvesional. Menurut data OJK tahun 2015, DPK perbankan hanya mencapai pertumbuhan sebesar 7.25% menjadi Rp 4.413,06 triliun, cukup jauh dari tahun 2014 yang tumbuh sebesar 12,29%. Cukup mengkuatirkan di tengah kondisi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional yang tinggi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 5.519 triliun, untuk menutupi kebetuhan tersebut sumbernya dari pengeluaran modal pemerintah, pemerintah menerbitkan kembali obligasi, perbankan, dan aliran modal asing (PMA).

Berdasarkan laporan Bank Dunia saat ini 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan Indonesia. Kelompok “the haves”, menurut laporan Knight Frank tentang laporan kekayaan atau Wealth Report 2016 jumlah orang Indonesia dengan kekayaan lebih dari 10 juta dollar AS atau konglomerat sebanyak 2.530 orang. Selain itu, jumlah orang kaya dengan aset di atas 30 juta dollar AS atau biasa dijuluki ultrakaya atau ultra-high net worth individuals (UHNWI) pada 2005 hanya 244 orang di tahun 2016 meningkat drastis jumlahnya mencapai 1.096 orang. Kondisi ini cukup mengkuatirkan karena tingginya kesenjangan ekonomi dapat berdampak negatif dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keuangan inklusif sangat mendesak untuk diimplementasikan.

Peran Keuangan Syariah

Dari survei OJK pada 2013-2014, 203 juta warga Indonesia atau 81,5 persen dari total populasi yang berada di bagian bawah piramida ekonomi. Dari jumlah itu, 96 juta di antaranya adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari Rp 25 ribu per hari yang dinilai berisiko untuk diberi pembiayaan atau kredit oleh bank. Dengan program inklusi keuangan dan menabung, diharapkan golongan miskin mampu menaikkan kemampuan keuangan dan ekonominya.

Perbankan dan keuangan syariah pada dasarnya merupakan lembaga keuangan yang mendorong inklusif. Keuangan syariah telah menjadi salah satu solusi dalam keuangan yang inklusif. Bank dan keuangan Syariah telah berperan dalam membuka akses layanan keuangan yang lebih luas hingga ke lapisan masyarakat bawah. Langkah yang telah dilakukan perbankan syariah dengan mendorong kebutuhan dasar mereka melalui produk lembaga keuangan mikro syariah  Baitul Maal wat Tamwil  (BMT) dan dengan dana kebajikan dari zakat, infak, sedekah, dan hasil wakaf. Kemudian pada saat level ekonomi mereka sudah meningkat mereka didorong menggunakan produk dan jasa keuangan syariah.

Oleh karena itu, keuangan syariah harus terus didorong agar keuangan inklusif dapat terus tercapai dengan program yang strategis seperti meningkatkan kesadaran atau awareness dari pihak terkait serta semua unsur masyarakat yang komprehensif khususnya pada kelas menengah kaum islam.

Menurut Data Bank Dunia jumlah bahwa kelas menengah Indonesia terus tumbuh, dari nol persen penduduk pada tahun 1999 menjadi 6,5 persen pada 2011 atau setara dengan lebih dari 130 juta orang. Pada tahun 2030, jumlah kelas menengah diperkirakan akan melesat menjadi 41 juta orang. Sementara dari segi pendapatan perbulan, kelas menengah berkisar mulai dari yang terendah sebesar Rp 2,6 juta hingga tertinggi sebesar Rp 26 juta.

Kelompok menengah khususnya kelompok islam ini dapat didorong sebagai calon nasabah strategis bank syariah sehingga mampu meningkatkan jumlah tingkat penabung sekaligus kapitalisasi perbankan syariah, namun mendorong mereka menabung harus disertai dengan insentif yang memadai. Pertama, meminta kepada perbankan syariah agar mengurangi biaya administrasi yang membebani dalam menabung. Kedua, perbankan syariah membangun sinergi dengan pelaku financial technology (fintech). Fintech dapat mendorong keuangan inklusif untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang belum bersentuhan dengan lembaga keuangan formal dan lebih efisien dan ketiga,meningkatkan edukasi dan sosialisasi keuangan dan perbankan syariah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atau literasi keuangan syariah masyarakat.

Sejalan dengan hasil riset Mahmoud Mohieldin, et.al (2011) dalam penelitian the role of Islamic finance in enhancing financial inclusion in organization of Islamic cooperation (OIC) countries yang mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kesenjangan tersebut terkait keuangan mikro syariah dan instrumen redistribusi tradisional. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengimplementasian instrumen ekonomi konvensional dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidakmetaraan ekonomi di negara-negara muslim.

Sehingga para pembuat kebijakan dan semua stakeholders keuangan syariah harus lebih serius dalam mengimplementasikan financial inclusion dengan memanfaatkan potensi instrumen syariah untuk mencapai tujuan financial inclusion tersebut. Selain itu, langkah yang harus didorong dengan terus meningkatkan infrastruktur, serta dukungan regulasi yang kuat pada instrument keuangan syariah yang mendorong pemerataan distribusi pendapatan seperti zakat, shadaqah, wakaf, dan qard al-Hasan.

Dimuat di Harian Amanah, Rabu 22 Februari 2017.

Related

Pengawasan Tenaga Kerja Asing
Pengawasan Tenaga Kerja Asing

Menjaga Keseimbangan Impor
Menjaga Keseimbangan Impor

Memacu Kembali Hilirisasi Industri
Memacu Kembali Hilirisasi Industri

Mewaspadai Cyber-crime Keuangan
Mewaspadai Cyber-crime Keuangan