Peran Tax Amnesty dalam Menjaga Defisit Anggaran

Author: Muhammad Faizal Ahda

shadow

Jika kita berkaca pada tahun 2015 yang lalu, berdasarkan Laporan Realisasi APBN Tahun 2015, jumlah pendapatan negara hanya mencapai sekitar Rp1.508 triliun (85,6% dari target). Dari angka ini, terdapat komponen penerimaan perpajakan (termasuk cukai dan bea masuk) sebesar Rp1.240 triliun (83,29% dari target). Pada sisi lain, jumlah belanja negara mencapai angka sekitar Rp1.806 triliun (91,05% dari target). Dari angka-angka tersebut, dapat diketahui bahwa di tahun 2015 telah terjadi defisit anggaran sebesar Rp298 triliun. Defisit anggaran dapat terjadi tentu karena pada satu sisi Pemerintah harus membiayai seluruh kegiatan operasional dan pembangunan pemerintahan dan negara yang dipandang penting pada tahun tersebut, tetapi di sisi yang lain kemampuan Pemerintah untuk menghasilkan pendapatan negara terbatas karena berbagai faktor.

Pengendalian terhadap defisit anggaran hanya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan memaksimalkan pencapaian target pendapatan negara atau meminimalkan angka belanja negara (penghematan belanja negara). Jika kedua cara ini sulit untuk dapat dilakukan, berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa perlu adanya penetapan sumber-sumber pembiayaan (utamanya melalui penarikan pinjaman dalam negeri maupun luar negeri) dalam APBN untuk menutup defisit anggaran tersebut. Namun demikian, di bagian penjelasan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa defisit anggaran yang diperbolehkan maksimal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah pinjaman harus dijaga untuk tidak melebihi angka 60% dari PDB. Selain harus memperhatikan batasan tersebut sebagai amanat Undang-Undang, pilihan menutup defisit anggaran dengan terus menambah pinjaman negara oleh sebagian kalangan dipandang bukan sebagai pilihan yang bijak. Oleh karena itu, alternatif solusi sebaiknya tetap berpegang kepada pengendalian dua instrumen utama APBN, yaitu pendapatan dan belanja negara.

Lalu bagaimana dengan kondisi fiskal di tahun 2016 ini? Di tahun ini tampaknya kondisi fiskal secara umum tidak begitu berbeda dengan apa yang dialami di tahun 2015. Target penerimaan perpajakan dipandang kurang begitu realistis untuk dicapai dengan melihat kondisi ekonomi saat ini serta berkaca kepada realisasi pencapaian penerimaan perpajakan di tahun 2015. Hal inilah yang memicu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, untuk segera melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rangka menjaga kredibilitas APBN, khususnya menjaga angka defisit anggaran untuk tetap berada di bawah angka 3% dari PDB sesuai dengan amanat Undang-Undang sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dari sisi pendapatan negara (sesuai dengan APBN-P Tahun 2016), target penerimaan perpajakan di tahun 2016 diharapkan mencapai angka Rp1.355 triliun (sebelumnya diharapkan untuk mencapai angka Rp1.546 triliun). Sedangkan dari sisi belanja negara, akan dilakukan pemotongan anggaran sebesar Rp133,8 triliun, dengan rincian belanja kementerian atau lembaga negara sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun (sumber: https://m.tempo.co/read/news/2016, 3 Agustus 2016). Untuk menjaga agar angka defisit anggaran tidak semakin melebar serta menjamin bahwa belanja operasional dan pembangunan (yang sudah direncanakan) tetap dapat dilakukan di tahun ini (tanpa adanya pemotongan anggaran belanja negara lagi), pencapaian target penerimaan pajak tidak boleh meleset (kurang dari yang sudah ditetapkan).

Salah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak tersebut adalah dengan meluncurkan program pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah tax amnesty (TA) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 1 Juli 2016 . TA didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut sebagai ‘penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.’ Dalam dunia perpajakan, mekanisme ini disebut sebagai voluntary disclosure program, yaitu suatu program dimana masyarakat diharapkan untuk secara sukarela mengungkapkan data perpajakannya yang dulunya tidak benar untuk mendapatkan pengampunan pajak terutama sanksi adminsitrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi ini akan ditegakkan kepada para wajib pajak di kemudian hari apabila diketahui adanya data perpajakan terdahulu yang tidak benar dan wajib pajak terkait tidak berpartisipasi pada program TA.

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak selanjutnya menyebutkan bahwa tujuan Program TA adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta (repatriasi), memperluas basis data perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak. Meski tujuan utama dari program TA bukan hanya sebatas untuk mendongkrak penerimaan perpajakan, program TA ini diharapkan untuk dapat menyumbang Rp165 triliun (yang berasal dari uang tebusan) pada total penerimaan pajak di tahun ini (periode ke-1: 1 Juli-30 September 2016 dan periode ke-2: 1 Oktober-31 Desember 2016) dan di tahun mendatang (periode ke-3: 1 Januari-31 Maret 2017). Di sini lah letak peranan program TA, dalam jangka pendek, untuk memperkecil kemungkinan pelebaran angka defisit anggaran.

Apakah kita bisa optimis dengan program TA ini? Data menunjukkan (sumber: http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti) bahwa per tanggal 15 Desember 2016 (periode ke-2 program TA), uang tebusan (di luar pembayaran tunggakan) yang sudah masuk mencapai angka Rp96,5 triliun (58% dari target). Angka ini menunjukkan bahwa adanya pergerakan positif dari partisipasi masyarakat dalam program TA ini. Meskipun sempat adanya ‘kegaduhan’ di kalangan masyarakat terhadap peluncuran program TA ini di periode ke-1, pada periode ke-2 ini Pemerintah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan publikasinya secara perlahan mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi pada program ini. Satu hal yang pasti adalah bahwa program TA telah menyumbang angka Rp96,5 triliun (sangat mungkin untuk terus bertambah sampai dengan tanggal 31 Desember nanti) terhadap total penerimaan perpajakan yang ditargetkan di tahun ini. Dengan kata lain, program TA secara konkret telah memperkecil kemungkinan pelebaran defisit anggaran di tahun ini sebesar Rp96,5 triliun.   

Lalu bagaimana dengan impact program TA dalam jangka panjang untuk menjaga defisit anggaran? Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa program TA juga bertujuan untuk mengajak masyarakat melakukan repatriasi harta mereka yang berada di luar negeri untuk dibawa ke Indonesia dan ditanamkan pada sektor-sektor produktif. Tujuan lainnya adalah untuk merapikan basis data perpajakan dimana melalui program TA ini, masyarakat mendeklarasikan aset-aset mereka yang akan menjadi basis data perpajakan.

Indikasi dari tujuan-tujuan tersebut adalah pertama, bahwa apabila aset-aset tersebut bersifat produktif (men-generate penghasilan) baik yang berada di luar maupun dalam negeri, maka di masa yang akan datang harus dibayarkan pajak atas penghasilan tersebut (tidak ada alasan lagi untuk menghindar). Kedua, apabila harta yang berada di luar negeri direpatriasi ke dalam negeri dan diinvestasikan pada sektor riil yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dimana selanjutnya para pekerja akan mendapatkan penghasilan dan apabila penghasilan tersebut melebihi angka penghasilan kena pajak, mereka wajib untuk membayar pajak atas penghasilan tersebut. Dua indikator ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, program TA diharapkan juga dapat memberikan sustainable impact terhadap pencapaian target penerimaan perpajakan, yang juga berarti menjaga angka defisit anggaran di setiap tahun anggaran. Sebagai informasi, jumlah harta yang dideklarasi per tanggal 15 Desember 2016 (sumber: http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti) sebesar Rp4.017 triliun (dimana Rp144 triliun di antaranya merupakan harta yang telah direpatriasi dari luar negeri ke Indonesia).

Dari uraian-uraian di atas, jelas lah bahwa program TA memang memiliki peran nyata dalam menjaga besarnya defisit anggaran. Untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera, negara ini membutuhkan anggaran belanja negara yang semakin besar untuk membiayai berbagai program pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertahanan dan keamanan, inovasi teknologi, dan sebagainya. Kita tentu tidak mau negara ini terus berhutang untuk dapat membiayai itu semua. Satu-satunya pilihan adalah negara ini harus mampu meningkatkan pencapaian pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan. Program TA diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam hal ini. Mari bersama kita sukseskan program TA ini dan mari manfaatkan segera periode TA ini sebelum datangnya tahun law enforcement di tahun 2017 nanti setelah berakhirnya periode TA. 

Ditulis oleh Muhammad Faizal Ahda
(Kandidat Master of International Tax, Melbourne Law School, University of Melbourne)
*)Ilustrasi dari http://pajak.go.id

Related