Tax Amnesty dan Pertumbuhan Ekonomi

Author: Irfan Nurhadian

shadow

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 pemerintah pusat menargetkan penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 Triliun. Dari total jumlah tersebut, penerimaan yang ditargetkan dari  sektor perpajakan mencapai sekitar 75% atau sebesar Rp 1.360,2 Triliun. Negara. Pendapatan Negara dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

 

2015

2014

2013

2012

2011

PENERIMAAN TOTAL APBN

Rp. 1.793,6 T

Rp. 1.635,4 T

Rp. 1.438,9 T

Rp. 1.338,1 T

Rp. 1.210,6 T

PENERIMAAN DARI PAJAK

Rp. 1.201,7 T

Rp. 1.072,4 T

Rp. 921,4 T

Rp. 835,8 T

Rp. 742,7 T

PERSENTASE (%)

66,99 %

65,57%

64,03%

60,21 %

61,34 %

Sumber: Wikipedia

Dari bagan tersebut bisa dilihat bahwa mayoritas penerimaan negara kita didapatkan dari Pajak. Maka adalah hal yang lumrah jika pemerintah sangat memperhatikan masalah pajak sebab berdampak signifikan terhadap kelangsungan negara. Oleh karena itu pada tahun 2016 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan Tax Amnesty. Diharapkan dengan berlakunya undang-undang ini, dapat menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

 

A. Definisi Amnesty dan Pengampunan Pajak

Beberapa definisi amnesty dan pengampunan pajak:

menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan saksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang tebusan sebagaimana diatur dalam Yndang-Undang tersebut. [1]

  1. Amnesty; a decision that a grup of people will not be punished.[2]
  2. A tax amnesty can be defined as a program that provides for a reduction in real terms of taxpayers’ declared or undeclared tax liabilities as established by law.[3]
  3. Under a tax amnesty, civil and criminal penalties are waived for taxpayers or for those who should have been taxpayers who voluntarily admit that they have not paid the correct amount of tax for some prior period and who pay the full amount of their unpaid tax.[4]
  4. PENGAMPUNAN : Pembebasan dari hukuman atau tuntutan; ampunan.[5]

B. Latar Belakang Tax Amnesty

Secara umum, ada beberapa penyebab kenapa pemerintah Indonesia mengajukan agar kebijakan Tax Amnesty ini diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat disetujui menjadi Undang-Undang. Utamanya adalah karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun dan belum sesuai harapan pemerintah, terutama pertumbuhan investasi. Berikut bagan distribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia:

% Pertumbuhan

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Konsumsi Rumah Tangga

4.26

5.05

5.49

5.43

5.16

4.96

Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga

-3.7

5.54

6.68

8.18

12.19

-0.63

Konsumsi Pemerintah

3.99

5.52

4.53

6.75

1.16

5.38

PMTB/Investasi

6.69

8.86

9.13

5.01

4.57

5.07

Ekspor

15.28

14.77

1.61

4.17

1

-1.97

Impor

16.58

15.03

8

1.86

2.19

-5.84

PDB

6.38

6.17

6.03

5.56

5.02

4.79

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari bagan pertama di atas, bisa kita lihat bahwa konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan pada bagan kedua, pelemahan ekonomi global dalam 3 tahun terakhir (2013-2015) turut mempengaruhi pertumbuhan investasi karena terjadi moderasi pada laju pertumbuhan PDB Indonesia. Perkembangan perdagangan internasional juga masih belum kembali ke kondisi sebelum krisis. Pemerintah tentunya akan selalu berupaya untuk tetap memacu pertumbuhan investasi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik faktor internal maupun eksternal. Penyebab utamanya tentu saja kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan diantaranya:

  1. Fenomena moderasi pertumbuhan ekonomi global
  2. Perekonomian Amerika Serikat yang belum stabil
  3. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok
  4. Ketidakpastian kebijakan moneter pada negara maju, meningkatkan volatilitas pasar keuangan global
  5. Harga komoditas yang menurun
  6. Resiko geopolitik yang terjadi di dunia, semisal di daerah Timur Tengah dan efek Brexit.

Selain kondisi ekonomi global tersebut, berikut beberapa kondisi perekonomian domestik yang ternyata belum sesuai harapan:

  1. Ketergantungan struktur perekonomian Indonesia pada sektor komoditas yang berdampak pada pelemahan sektor perdagangan internasional, sehingga menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan
  2. Penurunan laju pertumbuhan sektor industri dan manufaktur
  3. Pasar keuangan domestik yang masih relatif dangkal
  4. Infrastructure gap yang masih tinggi
  5. Perkembangan penerimaan negara baik dari Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) yang belum sesuai harapan.

Hal di atas berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan tentunya kesenjangan sosial yang makin tinggi antara orang miskin dan orang kaya. Dengan kondisi tersebut, pemerintah wajib menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah dengan mencari sumber investasi dari luar negeri, karena peluang untuk berinvestasi di Indonesia masih terbuka lebar. Oleh karenanya pemerintah menawarkan program Tax Amnesty melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia dengan mencari sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu sumber investasi dari luar negeri yang diincar oleh pemerintah adalah dengan cara repatriasi harta. Secara umum definisi repatriasi harta adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa asset atau harta dari luar wilayah Indonesia ke dalam wilayah Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan Tax Amnesty

Secara umum, maksud dan tujuan program Tax Amnesty yang ingin dicapai adalah:

  1. Pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, dimana nantinya akan mendorong peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, suku bunga yang kompetitif, dan peningkatan investasi.
  2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi sehingga basis perhitungan potensi penerimaan pajak yang lebih reliable.
  3. Meningkatkan penerimaan pajak baik dalam jangka pendek yaitu melalui penerimaan uang tebusan, maupun jangka panjang yaitu melalui penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat.

D. Tax Amnesty, Repatriasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Repatriasi harta merupakan poin penting dalam Tax Amnesty. Pemerintah membutuhkan banyak dana untuk melaksanakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia masih kekurangan sarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Dana APBN pun terbatas peruntukannya dan tidak bisa membiayai seluruh pembangunan infrastruktur. Salah satu cara untuk mendapatkan dana segar adalah dengan melakukan pinjaman luar negeri. Tetapi tentu saja beresiko sebab pemerintah harus membayar bunga pinjaman yang besar. Padahal di sisi lain ternyata masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki asset di luar negeri yang nilainya sangat besar. Berikut beberapa estimasi besarnya asset WNI di luar negeri:

  1. McKinsey&Company mengestimasi terdapat sekitar USD 250 Miliar asset WNI di luar negeri.
  2. Data Credit Suisse Global Wealth Report dan Allianz Global Wealth Report (diolah) mengestimasi asset WNI di luar negeri mencapai Rp. 11.125 Triliun.
  3. Bank Indonesia memperkirakan jumlah illicit funds Indonesia di luar negeri sebesar Rp. 3.147 Triliun.[6]
  4. Kementerian Keuangan mengestimasi total asset WNI di luar negeri minimal sebesar Rp. 11.000 Triliun.

      Dengan banyaknya harta WNI yang tersimpan di luar negeri, pemerintah melalui kebijakan Tax Amnesty mengajak WNI untuk repatriasi harta yang ada di luar negeri untuk di investasikan di Indonesia, mengingat besarnya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk pembangunan. Selain memberikan timbal balik investasi yang menjanjikan, tentu saja dengan memanfaatkan program Tax Amnesty ini, pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada WNI berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan saksi pidana pajak, tidak dilakukan pemeriksaan, penghentian proses pemeriksaan, jaminan kerahasiaan data, dan pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

      Dana repatriasi dari Tax Amnesty akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Akan lebih menguntungkan bagi pemerintah untuk menggunakan uang milik bangsa sendiri dibandingkan meminjam kepada pihak luar negeri. Dana yang terkumpul dan digunakan untuk membangun infrastruktur tentunya akan menjadi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja yang lebih banyak akan menyerap tenaga kerja, yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kesenjangan sosial. Dengan infrastruktur yang baik maka perputaran ekonomi akan semakin cepat yang tentunya berimbas terhadap peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia. Masih banyak peluang untuk berinvestasi di Indonesia. Berikut adalah bagan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia Tahun 2015-2019:

 

Saat ini infrastruktur di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga. Berikut adalah bagan perbandingan Indonesia dengan 139 negara lainnya, termasuk dengan beberapa negara ASEAN dalam Global Competitiveness Ranking 2015-2019:

 

Infrastructure

Quality of Transport

Quality of Port

Quality of Electricity

Indonesia

62

81

82

86

Thailand

44

71

52

56

Malaysia

24

16

16

36

Singapura

2

4

2

3

Sumber: GCI WEF 2015-2016

 Dari data tersebut, bisa dilihat bahwa infrastruktur akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Jika Indonesia bisa bersaing dalam hal infrastruktur, maka niscaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan dapat melejit. Kita semua hidup di Indonesia, mencari makan dan rejeki di Indonesia, maka selayaknya pula lah kita sebagai rakyat Indonesia mendukung dan mensukseskan Tax Amnesty. Semoga rakyat Indonesia, khususnya para konglomerat WNI di manapun dapat tergugah hatinya sebagai anak bangsa, agar mau memindahkan hartanya yang disimpan di luar negeri dan menginvestasikannya di Indonesia supaya dapat membantu memutar roda ekonomi Indonesia lebih cepat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh secara signifikan dari tahun ke tahun.

Oleh Irfan Nurhadian, Penerima Beasiswa LPDP


[1] Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016

[2] Merriam-Webster

[3] Le Borgne, Mr Eric. Economic and political determinants of tax amnesties in the US States. No. 6-222.  International Monetary Fund, 2006

[4] Lerman, Allen H. "Tax amnesty: The federal perspective." National Tax Journal 39.3 (1986): 325-332

[5] Kamus Besar bahasa Indonesia

[6] Kar and Spanjers (2015), Tax Justice Network (2010) dan Global Financial Integrity (2015)

 

 

Related