Peran Tax amnesty dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Author: Ari Wibowo

shadow

Di dalam situasi perekonomian negara yang mengalami perlambatan beberapa periode belakangan ini, pemerintah juga dihadapkan kepada masalah defisit anggaran. Hal ini menyebabkan program percepatan pembangunan terutama di bidang infrastruktur menjadi terkendala. Padahal tujuan utama percepatan pembangunan infrastruktur itu sendiri adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ditengah situasi ekonomi global yang kurang bersemangat.

Dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global memang dialami oleh hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia. Penyebab melambatnya ekonomi global salah satunya adalah karena kinerja perekonomian China yang menurun. Dengan sistem ekonomi terbuka yang hampir dianut oleh seluruh negara di dunia termasuk indonesia, tentu saja faktor eksternal sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri. Hal ini terjadi karena adanya perdagangan internasional seperti aktivitas ekspor impor. 

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012 – 2016 (%, yoy) 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan (diolah) 

Dilihat dari struktur perekonomian Indonesia yang masih ditunjang oleh domestic consumption, turunnya kinerja perekonomian ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal namun juga dari dalam negeri sendiri dimana variabel konsumsi yang biasanya tumbuh 5,5% sekarang mengalami penurunan yaitu tinggal sekitar 4,9%. Selain dari sisi konsumsi, penyebab perlambatan perekonomian dalam negeri juga disebabkan oleh menurunnya investasi.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan defisit anggaran merupakan situasi yang tidak menguntungkan di dalam perekonomian. Defisit anggaran menyebabkan kendala dalam pembangunan. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran. Salah satunya adalah kurangnya penerimaan negara dari sisi pajak. Rasio penerimaan pajak indonesia terhadap PDB dibanding dengan negara-negara maju masih sangat rendah. 

Rendahnya penerimaan pajak juga disebabkan oleh banyak faktor. Selain dari jumlah wajib pajak yang masih sedikit dan efektivitas kinerja petugas yang masih rendah, turunnya nilai ekspor dan rendahnya harga komoditas dunia terutama sektor migas juga sangat berdampak kepada penerimaan pajak. Ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh barang-barang komoditas utama seperti komoditas pertambangan dan mineral, migas dan batu-bara, serta perkebunan seperti sawit menjadi sangat rentan terhadap situasi ekonomi dunia. Ketika perekonomian dunia mengalami perlambatan maka dampaknya langsung dirasakan oleh negara eksportir seperti Indonesia. Penyebabnya adalah kurangnya demand dari negara-negara tujuan ekspor sehingga nilai ekspor Indonesia anjlok. Kondisi ini kemudian berdampak kepada kurangnya pendapatan dan penerimaan negara baik dari sisi ekspor maupun pajak pengahsilan.

Selain dari penerimaan pajak, defisit anggaran juga berhubungan dengan pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Ini juga menjadi kendala utama bagi pemerintah. Masih banyak kementerian/lembaga, badan-badan dan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang belum efisien dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Hal ini kemudian dijawab oleh menteri keuangan yang baru Ibu Sri Mulyani dengan memotong anggaran di berbagai kementerian/lembaga sehingga defisit anggaran dapat sedikit ditekan. Selanjutnya, program pembangunan dalam pemerintahan Jokowi yang berfokus kepada percepatan pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran. 

Dilihat dari teori pertumbuhan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur pada dasarnya memang sangat diperlukan ketika pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sustainable. Tersedianya infrastruktur yang baik merupakan insentif bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun hal ini juga tentu harus dilengkapi dengan berbagai kebijakan lainnya baik kebijakan fiskal maupun moneter.

Langkah-langkah untuk memperbaiki perekonomian dan defisit anggaran yang terjadi kemudian diambil oleh pemerintah dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi. Khusus untuk defisit anggaran sendiri, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Kebijakan tax amnesty bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak yang akan digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong refomasi perpajakan, dan mempercepat pembangunan (UU No. 11 Tahun 2016). Sasaran utama kebijakan ini adalah untuk memberikan pengampunan kepada wajib pajak (WP) yang selama ini menunggak pajak dan atau belum melaporkan seluruh hartanya yang seharusnya terkena pajak. Sasaran selanjutnya adalah mengembalikan harta warga negara Indonesia yang disimpan di negara-negara tax heaven yang ditaksir jumlahnya sangat besar hingga mencapai ribuan triliun.

Upaya yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil, kebijakan tax amnesty tahap I pada periode Juli - September sukses memberikan tambahan penerimaan negara dengan jumlah yang cukup fantastis. Realisasi penerimaan amnesti pajak periode I adalah sebesar 97,2 triliun rupiah, sedangkan deklarasi harta secara keseluruhan adalah sebesar 3.620 triliun rupiah yang terdiri dari deklarasi luar negeri sebesar 951 triliun rupiah dan deklarasi dalam negeri sebesar 2.532 triliun rupiah. Jumlah repatriasi sebesar 137 triliun rupiah, dan yang paling menarik adalah jumlah peserta tax amnesty mencapai 366.768 wajib pajak (DJP, 2016). Kesuksesan tax amnesty pemerintah saat ini dinilai menjadi kebijakan tax amnesty yang paling sukses di dunia jika dilihat dari jumlah penerimaan. Apresiasi dan dukungan terhadap keberhasilan kebijakan tax amnesty ini juga datang dari berbagai kalangan masyarkat seperti pengusaha, kalangan pemerintahan, dan mayarakat pada umumnya.

Dilihat dari teori makroekonomi, kebijakan tax amnesty dan program percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan meningkatkan belanja pemerintah atau dengan mengurangi pajak untuk meningkatkan output perekonomian. Sehingga, kebijakan tax amnesty dan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan belanja negara sangat erat hubungannya.

Hubungan tersebut dapat dilihat dari kebutuhan pendanaan dalam pembangunan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan output perekonomian, komponen utama yang harus ditingkatkan adalah ekspor dan investasi. Kedua komponen tersebut merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap sustainable economic growth. Tentu, ekspor yang berbasis bukan pada barang-barang komoditas utama tapi barang-barang yang memiliki value added yang tinggi seperti industri manufaktur. Meskipun ada komponen lain yang juga berpengaruh terhadap pertumbuhan seperti konsumsi dan belanja pemerintah, namun pertumbuhan yang mengandalkan kepada konsumsi tidak akan dapat menciptakan perekonomian yang sustainable dalam jangka panjang. Oleh sebab itu penting sekali untuk mendorong investasi terutama di sektor riil. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu syarat wajib dalam menarik investasi. Itulah yang menyebabkan pemerintah dengan masifnya mendorong pembangunan infrastruktur yang diharapkan akan menarik foreign direct investment (FDI) di Indonesia. Namun, pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Dengan adanya tax mnesty tentunya dapat membantu keuangan pemerintah dan menekan defisit anggaran sehingga program percepatan pembangunan dapat terus berjalan.

Secara umum, ada beberapa manfaat yang didapat dari kebijakan tax amnesty. Pertama, dari sisi pembiayaan pembangunan, jika dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan proyek- proyek infrastruktur, pembiayaan untuk kredit usaha rakyat (KUR), serta pembangunan di sektor rill lainnya, tax amnesty dapat membantu meningkatkan pembangunan dan perbaikan perekonomian karena akan lebih produktif. Kedua, dalam sistem perpajakan sendiri terjadi perluasan basis data dengan bertambahnya wajib pajak baru. Basis data ini penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara dari pajak akan semakin baik baik dan meningkatkan tax ratio Indonesia. Ketiga, dalam jangka panjang tax amnesty berpotensi menjadi sektor penerimaan bagi negara yang cukup besar.

Namun sebaliknya, dampak tax amnesty akan sulit dirasakan dalam pembangunan apabila dana tersebut tidak digunakan pada sektor-sektor yang produktif. Jika dana tax amnesty hanya disimpan di bank-bank pemerintah yang berfungsi hanya untuk meningkatkan likuiditas domestik maka kebijakan tax amnesty ini sama sekali tidak akan berdampak terhadap perekonomian. Karenanya, pengalokasian dan penggunaan dana tax amnesty memegang peranan penting dalam menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu, penggunaan dana tax amnesty harus diprioritaskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian seperti dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan layanan publik lainnya. Efek multiplier merupakan dampak yang terjadi akibat dari kebijakan fiskal ekspansif yang dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran konsumen. Dampak tersebut tidak hanya sebesar pengeluaran pemerintah tapi juga dapat memberikan dampak dua kali lebih besar dari belanja yang dikeluarkan sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain manfaat dalam pembangunan, sebenarnya penggunaan tax amnesty yang efisien juga akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama pelaku usaha bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap program tax amnesty kedepannya sehingga diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik dan penerimaan dari sektor pajak menjadi semakin besar. Tentunya, ini merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dapat menekan defisit anggaran di masa mendatang. 

oleh Ari Wibowo
Awardee LPDP PK-58 
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia 

 

Related